Category: Artikel
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
Pembiayaan konsumen dalam bahasa inggris disebut dengan istilah consumer finance, yang pada hakikatnya sama dengan kredit konsumen. Secara substansial, pengertian pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak ... Read More
Kajian Umum Tentang Jaminan Kredit Perbankan
1.Pengertian Jaminan Menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa jaminan merupakan ... Read More
PERBEDAAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DENGAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT)
NO. PERBEDAAN SKMHT APHT 1. SKMHT adalah surat kuasa dari pemilik jaminan atau agunan/pemberi hak tanggungan yang memberikan kuasa kepada penerima hak tanggungan ... Read More
FUNGSI SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT
Debitur yang akan melakukan kredit atau pinjaman perlu memberikan jaminan kepada Bank, karena Bank memerlukan jaminan dari perjanjian kredit yang akan dilakukan agar Bank dapat ... Read More
Komparasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa
Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (Pasal 1 Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016). Memaknai privasi ... Read More
Strategi Instansi Pemerintah Indonesia dalam Pengelolaan Pelayanan Publik
Kedaulatan rakyat ditempatkan pada posisi tertinggi. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, ... Read More
Kesalahan Penulisan yang Menjadi Kebiasaan Sebagian Masyarakat Indonesia
Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan dalam menulis, baik karna typo maupun karena menyangka apa yang ditulisnya benar. Namun, ternyata ada kesalahan penulisan yang selama ... Read More
Apa yang Menjadi Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Untuk Memutuskan, Menguatkan atau Mengubah atau Dalam Hal Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mengadakan Putusan Sendiri?
Mengubah hanya pada perubahan memperbaiki putusan. Misalnya dalam hal kualifikasi atau mengurangkan atau menambah pidana, memperbaiki kualifikasi. Hal ini diatur dalam Pasal 240 ayat (1) ... Read More
Suatu kasus yang dapat menjadi Perkara Perdata dan Pidana, Perkara mana yang Terlebih Dahulu Ditangguhkan?
Dalam suatu contoh kasus berikut ini yang bisa masuk dalam suatu perkara perdata dan juga dapat masuk dalam perkara pidana : Si B melakukan transaksi ... Read More
KONEKSITAS
Perkara Militer disidangkan di Pengadilan Militer, namun jika perkara terdapat perkara militer dan non militer maka hal tersebut disebut Perkara Koneksitas. Diatur dalam Pasal 89 ... Read More