Author: Syafira Agata Ramadhani
Penggantian Hak-hak (Piutang) Kreditur Lama oleh Pihak Ketiga/Kreditur Baru
Ilustrasi kasus - A berniat membeli tanah dan bangunan dari B seluas 300 m2 yang terletak di Jakarta dengan nilai sebesar Rp. 20 milyar. - ... Read More
PEMBAGIAN HARTA WARIS
Bagian ½ seorang anak perempuan, bila tidak menjadi ashobah bil ghoiri (adanya anak laki-laki) seorang cucu perempuan, bila ia tidak menjadi ashobah bilghoiri, dan tidak ... Read More
Komparasi Penghapusan Data pada Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa
1.Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia ditemukan secara terpisah dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Yang pertama ialah pengaturan konsep ... Read More
Macam-macam Surat Berharga
Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya, memiliki nilai uang dan dilindungi oleh hukum. Macam-macam surat berharga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ... Read More
Strategi Instansi Pemerintah Indonesia dalam Pengelolaan Pelayanan Publik
Kedaulatan rakyat ditempatkan pada posisi tertinggi. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, ... Read More
Apa yang Menjadi Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Untuk Memutuskan, Menguatkan atau Mengubah atau Dalam Hal Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mengadakan Putusan Sendiri?
Mengubah hanya pada perubahan memperbaiki putusan. Misalnya dalam hal kualifikasi atau mengurangkan atau menambah pidana, memperbaiki kualifikasi. Hal ini diatur dalam Pasal 240 ayat (1) ... Read More
Suatu kasus yang dapat menjadi Perkara Perdata dan Pidana, Perkara mana yang Terlebih Dahulu Ditangguhkan?
Dalam suatu contoh kasus berikut ini yang bisa masuk dalam suatu perkara perdata dan juga dapat masuk dalam perkara pidana : Si B melakukan transaksi ... Read More
KONEKSITAS
Perkara Militer disidangkan di Pengadilan Militer, namun jika perkara terdapat perkara militer dan non militer maka hal tersebut disebut Perkara Koneksitas. Diatur dalam Pasal 89 ... Read More
Apakah boleh Uang Kembalian ditukar dengan Barang?
Transaksi jual beli sering kita temui jika mengembalikan uang diganti dengan barang, dengan alasan tidak adanya uang pas sejumlah uang kembalian tersebut. Lalu apakah boleh ... Read More
Grasi, Amnesti, Abolisi, Rehabilitasi
Grasi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi dan diatur pula dalam Pasal 14 Ayat (1) UUDNRI 1945 . Grasi yaitu pengampunan ... Read More