Author: Syafira Agata Ramadhani

Kebijakan Online Single Submission dalam Kemajuan Smart System Perizinan di Indonesia

Syafira Agata Ramadhani- Desember 24, 2022

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membuat pengurusan perizinan semakin mudah dan cepat, sehingga ketika hendak berinvestasi calon investor tidak perlu khawatir akan mengalami kesulitan saat mengurus ... Read More

RAHASIA DAGANG

Syafira Agata Ramadhani- Desember 16, 2022

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya ... Read More

Penggantian Hak-hak (Piutang) Kreditur Lama oleh Pihak Ketiga/Kreditur Baru

Syafira Agata Ramadhani- Maret 31, 2022

Ilustrasi kasus - A berniat membeli tanah dan bangunan dari B seluas 300 m2 yang terletak di Jakarta dengan nilai sebesar Rp. 20 milyar. - ... Read More

PEMBAGIAN HARTA WARIS

Syafira Agata Ramadhani- Maret 9, 2022

Bagian ½ seorang anak perempuan, bila tidak menjadi ashobah bil ghoiri (adanya anak laki-laki) seorang cucu perempuan, bila ia tidak menjadi ashobah bilghoiri, dan tidak ... Read More

Komparasi Penghapusan Data pada Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa

Syafira Agata Ramadhani- Februari 14, 2022

1.Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Pengaturan  mengenai  perlindungan  data  pribadi  di  Indonesia  ditemukan secara  terpisah  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan.  Yang  pertama ialah  pengaturan  konsep  ... Read More

Macam-macam Surat Berharga

Syafira Agata Ramadhani- Oktober 26, 2021

Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya, memiliki nilai uang dan dilindungi oleh hukum. Macam-macam surat berharga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ... Read More

Strategi Instansi Pemerintah Indonesia dalam Pengelolaan Pelayanan Publik

Syafira Agata Ramadhani- Desember 13, 2020

Kedaulatan  rakyat  ditempatkan  pada  posisi  tertinggi. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, ... Read More

Apa yang Menjadi Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Untuk Memutuskan, Menguatkan atau Mengubah atau Dalam Hal Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mengadakan Putusan Sendiri?

Syafira Agata Ramadhani- Oktober 21, 2020

Mengubah hanya pada perubahan memperbaiki putusan. Misalnya dalam hal kualifikasi atau mengurangkan atau menambah pidana, memperbaiki kualifikasi. Hal ini diatur dalam Pasal 240 ayat (1) ... Read More

Suatu kasus yang dapat menjadi Perkara Perdata dan Pidana, Perkara mana yang Terlebih Dahulu Ditangguhkan?

Syafira Agata Ramadhani- September 30, 2020

Dalam suatu contoh kasus berikut ini yang bisa masuk dalam suatu perkara perdata dan juga dapat masuk dalam perkara pidana : Si B melakukan transaksi ... Read More

KONEKSITAS

Syafira Agata Ramadhani- September 22, 2020

Perkara Militer disidangkan di Pengadilan Militer, namun jika perkara terdapat perkara militer dan non militer maka hal tersebut disebut Perkara Koneksitas. Diatur dalam Pasal 89 ... Read More