Bolehkah Menikah dengan Teman Satu Kantor?

Apakah boleh menikah dengan orang yang satu kantor dengan kita?

Dulu salah satu dari setiap pasangan harus mengalah pindah kerja supaya tidak dalam satu institusi, karena perusahaan bisa melakukan Pemutusan hubungan keja (PHK) jika dalam perjanjian kerja, perjanjian perusahaan, atau perjanjian kerja bersama diatur tentang larangan menikah dengan satu institusi, hal ini diatur dalam Pasal 153 ayat  (1) huruf f  Undang-Undang  13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

“pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama”.

Hak konstitusional untuk mendapatkan pekerjaan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 dan hak untuk membentuk keluarga dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 telah dibatasi dengan adanya ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf f. Dalam pasal tersebut menghalangi hak pekerja untuk menikah dalam satu institusi karena pekerja harus mengalami pemutusan hubungan kerja  (PHK) untuk dapat melaksanakan haknya membentuk keluarga yang sebenarnya dijamin dalam konstitusi dan peraturan Perundang- undangan.

Sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13 /PUU-XV/2017 Mengenai Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Hak Membentuk Keluarga, perusahaan tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerjanya yang menikah dengan teman kerjanya dalam satu institusi yang sama. Dalam putusan tersebut menyatakan frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi sekarang menikah dengan teman kerja di satu institusi yang sama diperbolehkan.

 

Referensi :

  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13 /PUU-XV/2017

 

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS