Perampasan Nyawa (Pembunuhan) Yang Diperbolehkan Oleh Peraturan PerUndang Undangan

Pada artikel minggu lalu, kita sudah membahas mengenai perampasan nyawa yang dilarang oleh Peraturan PerUndang-Undangan seperti pembunuhan berencana, pembunuhan oleh seorang ibu terhadap bayi yang telah di lahirkan, euthanasia, mendorong orang lain untuk bunuh diri, aborsi, dll.

Namun kali ini kita akan membahas sebaliknya, yaitu perampasan nyawa yang di perbolehkan oleh PeraturanPerundang-Undangan.

Seperti yang diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (disebut sebagai UU Kesehatan), yang berbunyi:

Pasal 75:

(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkanbayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melaluikonseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pascatindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;

b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memilikisertifikat yang ditetapkan oleh menteri;

c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;

d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan

e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

 

Dalam KBBI dimuat bahwa aborsi adalah pengguguran kandungan dan pada Pasal 75 UU Kesehatan sangat tegas tertulis bahwa aborsi dilarang untuk dilakukan. Namun, ayat tersebut juga turut diikuti oleh ayat lainnya yang memuat pengecualian yang artinya bisa saja seseorang melakukan aborsi asalkan sesuai dengan syarat yang telah di tentukan yaitu:

– Aborsi harus dilakukan setelah melalui konseling

Adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik beratdan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan

– Kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis

Disetujui oleh ibu yang hamil

Adanya izin dari suami (kecuali jika korban pemerkosaan)

Dimana syarat tersebut juga sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi (PP 61/2014). Perlu diketahui juga bahwa penentuan adanya indikasi kedaruratan medis harus dilakukan oleh tim kelayakan medis yang terdiri dari 2 orang tenaga kesehatan dan diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan, kemudian tim kelayakan medis tersebut nantinya akan membuat surat keterangan kelayakan aborsi (jika memang layak untuk aborsi).

Jadi, jika seorang wanita ternyata hamil dan langsung menggugurkan kandungannya ke pihak illegal yang tidak aman dan tidak bertanggung jawab (seperti dukun dll) maka wanita tersebut dapat dijatuhi Pasal 194 UU Kesehatan yang memuatSetiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Selain itu, ada juga pembunuhan yang diperbolehkan yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh Algojo sebagai hukuman terhadap orang yang dibunuh karena orang yang dibunuh telah melakukan suatu tindak pidana hingga dijatuhi pidana mati oleh pengadilan. Dalam KBBI, Algojo adalah orang yang melaksanakan hukuman mati, dimana pembunuhan yang dilakukan oleh Algojo pun tidak sembarangan dan harus sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan lainnya seperti Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Baca Juga

Perampasan Nyawa (Pembunuhan) Yang Dilarang Oleh Peraturan PerUndang-Undangan

Sumber:

Undang-Undang Kesehatan
Peraturan Pemerintah 61/2014
Penetapan Presiden Republik Indonesia 2/1964
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia12/2010
CATEGORIES

COMMENTS