Tugas dan Kewajiban Perangkat Perseroan Terbatas

Minggu sebelumnya telah dibahas mengenai apa itu Perseroan Terbatas, cara pendirian Perseroan Terbatas hingga perangkat atau organ dalam Perseroan Terbatas. Perangkat Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Maraknya pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terhadap BUMN oleh Menteri Erick Tohir menjadi latar belakang ditulisnya artikel ini. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai tugas dan kewajiban dari perangkat PT. Adapun tugas dan kewajiban setiap perangkat PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau yang selanjutnya disebut dengan UUPT.

Dalam Pasal 1 angka 5 UUPT disebutkan bahwa direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengailan sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan. Adapun tugas dan kewajiban dari direksi adalah:

  1. Direksi wajib menjalankan tugas pengurusan perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
  2. Direksi wajib untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan kecuali jika direksi telah memberikan kuasa kepada pihak tertentu untuk mewakili perseroan;
  3. Direksi dalam bertindak atas PT wajib tunduk pada peraturan perundang-perundangan, Anggaran Dasar, dan Keputusan RUPS;
  4. Apabila PT mengalami kerugian karena adanya kelalaian direksi dalam melaksanakan tugasnya maka dapat dimintai pertanggungjawaban hingga ke harta pribadi (Pasal 92 ayat (2) UUPT).

Selanjutnya ialah perangkat Dewan Komisaris yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Adapun tugas dan kewajiban dewan komisaris adalah:

  1. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dengan tujuan perseroan;
  2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian;
  3. Sama seperti direksi, bahwa Dewan Komisaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban hingga ke harta pribadi ketika PT mengalami kerugian yang disebabkan oleh lalainya dalam menjalankan fungsinya. Apabila dewan komisaris terdiri dari dua orang atau lebih maka pertanggungjawaban dilakukan secara tanggung renteng bagi setiap dewan komisaris (Pasal 114 ayat (3) dan ayat (4) UUPT).

Perangkat PT selanjutnya ialah Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Pada Pasal 1 angka 4 UUPT menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. RUPS dapat juga disebut sebagai pemilik/pendiri perusahaan karena organ tersebut yang memiliki sero/modal didalam perseroan tersebut saat didirikan.

Adapun wewenang dari RUPS ialah:

  1. Memutuskan penyetoran saham;
  2. Mengubah Anggaran Dasar;
  3. Tugas Pengendalian;
  4. Menentukan pembagian dividen;
  5. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilan, pemisahan, atau pembubaran perusahaan.

Jadi, itulah tugas dan kewajiban dari masing-masing perangkat dalam Perseroan Terbatas (PT). Semoga artikel ini dapat memberikan pengetahuan kepada readers yaa!

 

Sumber:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS