Pertanggungjawaban Pihak Maskpai Ketika Bagasi Rusak

 

Perkembangan teknologi yang semakin canggih berdampak terhadap alat transportasi umum yang digunakan oleh masyarakat di dunia saat ini. Indonesia termasuk salah satu negara yang alat transportasi umumnya juga semakin canggih seiring perkembangan zaman. Seperti zaman dahulu masyarakat di Indonesia hanya menggunakan becak, delman, getek, sepeda onthel untuk beraktivitas sehari-hari.

Namun sekarang dapat dilihat bahwa transportasi umum semakin maju mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya ialah pesawat, dimana pesawat merupakan transportasi umum yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk bepergian jarak jauh dengan waktu yang singkat. Pesawat dapat menampung manusia, serta barang-barang lainnya yang memungkinkan sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009.

Salah satu barang yang dapat ditampung dan biasanya pasti dibawa oleh masyarakat ketika bepergian menggunakan pesawat ialah bagasi. Bagasi berupa koper ini biasanya diletakkan terpisah dari manusia dan diletakkan di tempat khusus bagasi didalam pesawat tersebut. Bagasi tersebut dapat diambil kembali ketika pesawat sudah landing atau sampai di bandara.

Namun tidak sedikit masyarakat yang mengeluh ketika pesawat mendarat lalu mengambil bagasi ternyata bagasi tersebut rusak atau lecet. Lantas bagaimana pertanggungjawaban pihak maskapai atas masalah mengenai bagasi ini?

Hal mengenai bagasi rusak ini telah diatur didalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 pada:

Pasal 144

  • Pengangkut bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut.

Atas pasal 144 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak maskapai bertanggungjawab atas segala bagasi yang dibawa oleh penumpang semenjak bagasi tersebut masuk atau diterima pihak maskapai sampai barang tersebut diambil kembali oleh penumpang

 

Pasal 168 ayat (2) dan ayat (3)

  • (2) Besarnya ganti kerugian untuk kerusakan atau kehilangan sebagian atau seluruh bagasi tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 atau kargo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dihitung berdasarkan berat bagasi tercatat atau kargo yang dikirim yang hilang, musnah, atau rusak.
  • (3) Apabila kerusakan atau kehilangan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan seluruh bagasi atau seluruh kargo tidak dapat digunakan lagi, pengangkut bertanggung jawab berdasarkan seluruh berat bagasi atau kargo yang tidak dapat digunakan tersebut.

Dari pasal 168 ayat (2) dan ayat (3) dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap bagasi yang rusak dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa ganti kerugian berdasarkan berat bagasi tersebut.

Pertanggungjawaban atas bagasi rusak selama penerbangan ini juga dapat diajukan gugatan oleh penumpang terhadap Pengadilan Negeri di Wilayah Indonesia berdasarkan Hukum Indonesia yang mana gugatan tersebut dapat diajukan di Pengadilan Negeri tempat pembelian tiket atau bandara tujuan maupun kantor pusat maskapai atau perwakilannya sebagaimana yang telah tertuan dalam pasal 176 UU Penerbangan.

Selain itu Pasal 23 Permenhub 77/2011 juga telah mengatur apabila penumpang yang merasa tidak puas dengan ganti rugi yang telah dilakukan oleh pihak maskapai maka penumpang dapat menuntut ganti kerugian tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Referensi:

  • UU NO 1 TAHUN 2009
  • PERMENHUB 77/2011
CATEGORIES
TAGS

COMMENTS